Perjanjian Peralihan Hak Atas Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Suami Tanpa Persetujuan Istri (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3104 K/Pdt/2016)

Perseroan Terbatas merupakan suatu badan hukum yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat. Hal karena tanggung jawab harus dibebankan kepada perseroan tersebut hanya sebatas modal ada pada perseroan. Pengalihan saham terbatas pihak ketiga melalui beberapa tahap dilalui salah satunya ialah dilakukannya dengan akta Pemindahan Hak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan ikatan lahir dan bathin antara seorang pria wanita membentuk keluarga bahagia. Menjalani kehidupan rumah tangga tidak terlepas dari adanya perolehan harta menjadi bersama. Hasil pembahasan jual-beli atas diatur dalam Undang-Undang 40 2007 juga berkaitan Anggaran dasar Terbatas. Terhadap pengalihan bersama pasangan suami isteri jika dialihkan maka mendapat persetujuan pasangan. Namun ketika hal dilakukan akan terjadi konflik hukum, sebagaimana Pasal 31 mengatur hak kedudukan adalah seimbang pergaulan hidup masyarakat sehingga diperoleh selama dibuatkan perjanjian mengaturnya. Berdasarkan fakta-fakta berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata 1320 Perdata. Dan analisis mengenai putusan Mahkamah Agung RI No. 3104 K/Pdt/2016 menolak menghukum pemohon Agremeent dimaksud gugatan awal bukan pelaksanaan